Dinasti Murabitun - Struktur Ketatanegaraan
b. Struktur Ketatanegaraan
1. An-Nidham as-Siyasi wal Idari (Bidang Administrasi)
Penguasa Dinasti Murabitun diberi gelar Amirul Muslimin (pemimpin umat Muslim) dan Nashiru ad-Din (penolong atau penegak agama). Hal ini menunjukkan bahwa sang penguasa bukan hanya seorang pemimpin politik pemerintahan, tetapi juga seorang pemimpin agama. Sebagai selingan, perlu diketahui bahwa dinasti ini eksis beriringan dengan eksistensi Dinasti Abbasiyyah yang berpusat di Baghdad. Jika kita cermati dari bab-bab sebelumnya sampai pada bab ini, teranglah bagi kita bahwa dinasti Islam yang eksis pada abad pertengahan bukan hanya Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah, tetapi masih banyak dinasti-dinasti lain yang juga turut menyumbang khazanah kesejarahan Islam klasik di berbagai penjuru dunia. Meskipun, tetap kita akui bahwa dinasti adikuasa yang paling berpengaruh pada masa itu memanglah disandang oleh Dinasti Abbasiyyah.
Kembali ke Dinasti Murabitun, meskipun ia memiliki wilayah yang cukup luas, ia masih mengakui otoritas khalifah Dinasti Abbasiyyah sebagi pimpinan spiritual yang tertinggi. Dalam tradisi pemerintahannya, para fuqaha termasuk kalangan elit yang mengambil andil besar dalam kepengurusan pemerintahan, terutama sebagai penasihat. 
2. Al-Jaisy wal Asthul (Bidang Pertahanan dam Keamanan)
Dalam bidang pertahanan atau militer, Dinasti Murabitun membentuk angkatan darat dan angkatan laut yang direkrut dari bangsa Barbar dan bangsa Arab. Pengaturan dalam bidang ini diserahkan kepada sebuah dewan yang disebut Diwanul Jundi (dewan kemiliteran)
3. Al-Qadha` (Bidang Kehakiman)
Terkait persoalan kehakiman, peran fuqaha dapat dikatakan cukup dominan. Hal ini tidak mengherankan, sebab badan yang mengurusi masalah hukum ini tentu saja tidak lepas dari campur tangan para pakar hukum yang dinisbatkan kepada para fuqaha.
Daulah Murabitun membagi wilayah kehakiman menjadi tiga, baik yang ada di Afrika Utara maupun Andalusia, yaitu kawasan timur, barat, dan tengah. Masing-masing kawasan memiliki qadhi al-jam’ah (himpunan hakim) yang dipimpin oleh seorang qadhi al-qudhat (ketua hakim). Pengangkatan hakim diputuskan melalui musyawarah antara Amirul Muslimin, para wazir (semacam perdana menteri), dan para pembesar istana. Namun, ketika Ali bin Yusuf naik tahta, mekanisme pengangkatan hakim diubah menjadi pemilihan, sedangkan tugas Amirul Muslimin sebagai pengesah saja. Selain itu, lingkungan qadhi al-jam’ah juga dilengkapi dengan empat fuqaha sebagai penasihat hukum.